html5

Pembinaan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta | Kamis, 09 Mei 2019

Pembinaan PN JKT Tim 1

Acara Pembinaan diawali denga laporan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur :

  1. Bahwa pada hari Selasa Tim dari Badan Pengawasan (Tim Penilai Intern) telah datang dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan area Zona Integritas. Terdapat beberapa perbaikan yang harus kami penuhi yang bersifat tambahan dan tidak terlalu fatal.
  2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berharap bisa lolos penilaian eksternal dari Menpan.
  3. Berdasarkan informasi bahwa setiap provinsi terdapat 1 pengadilan yang mewakili maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berharap bisa lolos Zona Integritas dan menjadi good government.

Pembinaan PN JKT Tim 2

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan sambutan dan pesan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hari ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan didampingi oleh dua hakim tinggi dan para pejabat structural datang dengan maksud menyampaikan hasil pembinaan Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 April 2019 di Labuan Bajo NTT. SIPP versi 3.2.0 telah dilaunching dan memiliki fitur yang lebih baik. Pengadilan Tinggi mampu memonitoring pelaksanaan Delegasi di Pengadilan Negeri, dan Pelaksanaan penyelesaian perkara. Penyelesaian minutasi perkara menjadi tanggung jawab hakim. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meminta kepada Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum perkara diucapkan agar putusan disiapkan terlebih dahulu guna kepentingan para pihak dalam upaya hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Timur banyak ditunjuk Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara Teroris. Semua harus berhati-hati dalam pelaksaan persidangan tersebut. Jangan sampai perkara sudah putus baru di masukan ke dalam SIPP. Dalam SIPP versi terbaru Pengadilan Tinggi dapat memantau pelaksanaan pengisian SIPP yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan agar perkara yang dimohonkan banding dipastikan sudah lengkap berkas perkaranya dan sudah dimasukan dalam SIPP.

Pembinaan PN JKT Tim 3

Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambahkan yaitu hasil dari temuan BPK dan Tim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah turun bahwa pengelolaan keuangan harus saling harmonis dan jangan sampai ada temuan mayor lagi. Untuk Kasub Keuangan dan Umum agar segera revisi anggaran, harus disetujui oleh kanwil anggaran dan Mahkamah Agung RI, dalam proses revisi maksimal 10% dari Pagu. Apabila ada yang lebih dari 10 % dilakukan secara bertahap. Laporan BMN agar segera dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Masih ada 12 pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang belum mengisi ELHKPN.

Pembinaan PN JKT Tim 4

Acara Pembinaan diakhiri dengan tanya jawab dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (Sumber : Humas PT DKI Jakarta)