Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayatnya maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2010-2014 yang telah dilakukan reviu menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. LAKIP Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam LAKIP Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan selama tahun 2014.

Penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2014 diharapkan mampu menjadi alat ukur dan laporan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2014. Dalam penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Jakarta ini belum sempurna, oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memacu kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta di masa yang akan datang.

Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, melaksanakan sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 dalam perkara Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Kornel P. Sianturi, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Anggota Majelis Syafrullah Sumar, SH.MH., Sutoto Hadi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta H. Sudiro, SH.M.Hum., dan Ny. Amiek Sumindriyatmi, SH., dan dibantu oleh Haiva, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

  • Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;--------------------------------------------------------
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----------------------------------------------
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----------------------------------

Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, melaksanakan sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 dalam perkara Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI. Majelis Hakim yang dipimpin oleh H. Syamsul Bachri Bapatua, SH, MH, sebagai Ketua Majelis dengan anggota majelis Humuntal Pane, SH,MH,. DR. H. Mochamad Djoko, SH, M.Hum, H. Sudiro, SH. M.Hum dan Ny. Amiek Sumindriyatmi, SH, dan dibantu oleh H. Suprapto, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

  • Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakkwa dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut:
  • Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);


Pengadilan Tinggi Jakarta (Rabu, 28 Januari 2015), mengadakan agenda Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sosialisasi di buka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Bapak Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. Sosialiasi ini terdiri dari dua sesi, sesi pertama menyangkut penyusunan standar operasiona prosedur dengan narasumber dari Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Dian Primartanto, Kepala Sub Direktorat Litbang Kelembagaan, Ibu Firta Sari Moenir (Kepala Seksi Litbang Sistem dan Prosedur), dari Mahkamah Agung RI Bapak Dodo Surgandha, SH., M.Pd (Kabag. Evaluasi Pelaporan), Bapak Sardiono, SE., M.Pd (Kabag. Organisasi dan Tata Laksana), serta dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bapak R. Lucky Permana (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi) dan Bapak Eko Purwanto (Kepala Sub. Bagian Tatalaksana). Sedangkan pada sesi kedua, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Narasumber dari Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan RI Bapak Padang Pamungkas (Kepala Sub. Direktorat Perencanaan Operasional), Ibu Felicia Yudhaningtyas (Kepala Sub. Direktorat Perencanaan Strategis) dan Bapak Suryadinata (Kepala Seksi 2 Sub Direktorat Manajemen Kinerja). 

Read more...

Jadwal Kegiatan

Polling

Tampilan Situs Pengadilan Tinggi Jakarta
 

Dukungan Teknis

Transparansi Pengadilan

Menu ini berisi mengenai Transparansi Anggaran, Biaya bulanan perkara, Rencana Strategis, Iku, dan Lakip Pengadilan Tinggi Jakarta :


Who's Online

We have 98 guests online

Statistik Pengunjung