html5

Sosialisasi Hasil Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Yang Telah Disampaikan Dalam Rapat Pimpinan MA-RI Pada Tanggal 28-29 Juli 2016

Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta│Jum'at, 5 Agustus 2016

Sosialisasi Hasil Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial MARI

Sosialisasi Hasil pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang telah disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28-29 Juli 2016 dilaksanakan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016. Acara sosialisasi di buka oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Lt. 6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dihadiri oleh Hakim Tinggi, Pejabat struktural, Panitera Pengganti, dan Pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta di hadiri oleh lima Pengadilan Negeri se wilayah DKI Jakarta.

 

Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum menyampaikan beberapa hal salah satunya yaitu terbitnya Perma no 7, 8 dan 9 tahun 2016. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada rapat pembinaan pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28-29 Juli 2016 didampingi oleh Heru Pramono, SH., M.Hum Hakim Tinggi dan Dr. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sosialisasi hasil pembinaan teknis dan administrasi yudisial selanjutnya disampaikan oleh Heru Pramono, SH., M.Hum. Perma no 7 tahun 2016 isinya tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Disiplin kerja meliputi hari dan jam kerja serta jam istirahat, daftar hadir dan daftar pulang, izin meninggalkan kantor sebelum jam pulang, izin tidak masuk kerja di luar kedinasan, izin hendak bepergian ke luar negeri, dan izin tidak masuk kerja karena sakit.

Perma no 8 tahun 2016 membahas tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya yaitu meliputi pengawasan melekat atau dilakukan secara terus menerus (rutin), memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan dengan baik, dan membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Perma no 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di MA dan badan peradilan dibawahnya. Prinsip penanganan pengaduan yaitu terintegrasi, obyektivitas, efektif, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non diskriminatif, independensi, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, dll. Setelah perma no 7, 8 dan 9 tahun 2016 selesai disampaikan oleh Bapak Heru Pramono, SH., M.Hum acara sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan acara ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (Sumber : Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)